Pembangunan RSUD Soreang Menelan Anggaran Rp 324 Miliar

Pembangunan RSUD Soreang di Jalan Gading, Kabupaten Bandung. Foto: Humas Pemkab Bandung/Antara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menargetkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang selesai November 2020.
Pembangunan RSUD baru dikerjakan sebulan lalu dan saat ini progresnya hampir dua persen. "Terdapat percepatan sebesar 0,69 persen dari target pengerjaan saat ini. Mudah-mudahan rampung pada November 2020," kata Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan.
Ia mengatakan, pembangunan fasilitas kesehatan senilai Rp 324 miliar tersebut sudah lama direncanakan dan disiapkan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Selain itu, kata dia, tim manajer konstruksi menyatakan sampai akhir tahun 2019, proses pengerjaan ditargetkan mencapai 34 persen. Pada Desember mendatang, menurutnya rangka dan struktur bangunan sudah bisa terlihat.
"Masyarakat dapat mengawasi langsung secara kasat mata, andai targetnya tidak tercapai," kata dia.
Sementara itu, salah seorang manajer konstruksi RSUD Soreang Jack Narsio mengatakan, pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 30 Desember 2019 ini rangka bangunan ditargetkan selesai.
“Saat ini dilakukan pengerjaan untuk Gedung B, dimana tiang pancangnya kami kerjakan dengan kedalaman berkisar 24 meter. Total pekerja mencapai 63 personil, dan akan terus kami tambah sesuai kebutuhan pengerjaan,” kata Jack.

Share:

KBM TNI Bangun Infrastruktur di Daerah Perbatasan


PENUTUPAN KBM: Bupati Grobogan Sri Sumarni menutup KBM Tahap VIII di Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati kemarin. (INTAN M SABRINA/RADAR KUDUS)

GROBOGAN, Radar Kudus – Peran Karya Bhakti Mandiri (KBM) cukup membantu warga yang berada di daerah perbatasan. Salah satunya Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati yang menjadi sasaran KBM kali ini. Sebab, melalui berbagai sasaran fisik yang diberikan, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya.
Sasaran fisik yang dikerjakan selama 30 hari diantaranya, pengecoran jalan sepanjang 400 x 2,5 meter, rehab pos kamling satu unit, musala satu unit, hingga pembuatan 10 unit jambanisasi yang disebar ke masyarakat yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Sedangkan sasaran nonfisik berupa penyelenggaraan pasar murah, bela negara dan wawasan kebangsaan (wasbang), penyuluhan kamtibmas, narkoba, pam swakarsa, undang- undang lalin, kesehatan lingkungan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta penyuluhan keluarga berencana (KB).
”Melihat hasil yang dikerjakan TNI dan masyarakat ini, ke depan alokasi untuk pelaksanaan KBM akan ditingkatkan lagi ketimbang alokasi yang sekarang. Saya juga berharap, sarana infrastruktur yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dirawat dengan baik,” ungkap Bupati Grobogan Sri Sumarni.
Dandim 0717/Purwodadi Letkol Inf Asman Mokoginta mengapresiasi Pemkab Grobogan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kodim untuk membantu memudahkan pelaksanaan salah satu bakti TNI, dalam mensejahterakan masyarakat dalam bentuk KBM ini.
”Melalui KBM, kami bisa semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan, potensi yang ada di pedesaan bisa turut dikembangkan karena sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana ini. Tak hanya itu, adanya KBM membantu pemkab dalam mempercepat pembangunan di desa-desa,” ujarnya.

Share:

Lahan Makin Sempit, Pembangunan Permukiman di Batam akan Vertikal

Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan pembangunan permukiman di kota Batam, Kepri, ke depan akan vertikal. Alasannya lahan di Batam memang terbatas namun jumlah penduduk terus meningkat.
BP sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk membangun sejumlah hunian vertikal. "kami mau bangun beberapa hunian vertikal. Tapi belum cocok data saja dengan Kemenpupera," kata Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam, Cahyo Prionggo, Sabtu (3/8).
Untuk Batam, pembangunan rumah tapak sudah tidak bisa dilakukan lagi. Apalagi jumlahnya sudah mencapai 28 persen
dari keseluruhan lahan di Batam, jauh lebih banyak dari lahan industri yang malah stagnan di angka 16 persen.
"Bangun rumah tak bisa lagi. Makanya yang bisa dibangun hanya rumah susun. Nanti skemanya bisa pake cicilan atau
opsi lainnya," jelasnya lagi.
Pembangunan rumah susun sangat ideal dengan pertumbuhan penduduk Batam yang diatas rata-rata nasional. Selain itu
juga diperlukan untuk mengatasi persoalan rumah liar (ruli).
Banyaknya ruli di Batam saat ini dapat mengganggu sanitasi dan merusak tata kota Batam. "Tapi pemukiman itu tak boleh dibangun sembarang tempat. Pembangunannya harus sesuai rencana tata ruang Batam," paparnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan kebutuhan rumah di
Batam masih sangat tinggi. Apalagi masih banyak masyarakat Batam yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang tidak memiliki rumah.
"Saya tak punya hitungan valid. Tapi di Batam ada angkatan kerja sekitar 300 hingga 400 ribu. Dan 70 persen di antaranya memiliki gaji dibawah Rp 4 juta," jelasnya.
Banyak diantara mereka yang tidak punya rumah dan tinggal di ruli. Sedangkan untuk menyewa rusun, tarifnya bisa mencapai Rp 2,5 juta perbulan."Kalau tak dibantu sediakan rumah, siapa lagi yang mau menyediakan," katanya.

Share:

PGN Siapkan Infrastruktur Gas Dukung Pengembangan Industri Petrokimia

“Selama lebih dari setengah abad, kami melakukan berbagai inisiatif agar gas bumi dapat dinikmati oleh lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat. Sektor Petrokimia sebagai salah satu usaha strategis, termasuk salah satu prioritas pelayanan PGN,” jelas Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso pada Kegiatan Pembukaan Hilir Migas Expo 2019 di Jakarta (27/9).
Berbagai infrastruktur telah dibangun PGN untuk menjawab tantangan akses gas bumi dan sesuai dengan wilayah goegrafis kepulauan di Indonesia, meliputi fasilitas terminal dan regasifikasi LNG, pipa transmisi, jaringan distribusi gas bumi, dan SPBG yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Gigih menambahkan, PGN juga terus mengembangkan infrastruktur distribusi baru di beberapa daerah yang mulai tumbuh sektor industrinya. Misalnya di wilayah Kendal, Semarang dan Ungaran. Pasokan gas ke wilayah Jawa Tengah ini akan berasal dari Blok Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk mengirimkan gas dari blok tersebut, PGN melalui anak usahanya Pertagas, sedang dalam penyelesaian pipa transmisi sepanjang 267 km dari Gresik-Semarang.
“Kami percaya bahwa pemanfaatan gas bumi akan mendorong daya saing sektor industri kita. Karena itulah pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi komitmen PGN dalam jangka panjang,” tambahnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bambang Brodjonegoro pada kesempatan yang sama mengatakan, pada saat ini gas bumi telah menjadi aset strategis untuk mendorong produksi dan menguatkan kebangkitan sektor manufaktur.
Sesuai materi yang disampaikan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai pengembangan infrastruktur harus berdampak langsung terhadap pengembangan wilayah dan meningkatkan nilai tambah. Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat pengembangan wilayah ekonomi baru melalui pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
“Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas. Tapi harus menjadi alat produksi yang memperkuat sektor industri dan perekonomian nasional,” imbuh Bambang.
Share:

OSO Dukung Rencana Pembangunan PLTN di Kalbar

Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Komersialisasinya beraudiensi dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di gedung parlemen, Jakarta, Senin (13/8).
Mereka meminta dukungan rencana pembangunan Taman Iptek di Kawasan Industri, di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar).
Ketua Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe PLTN dan Komersialisasinya, Prof Agus Puji Prasetyono mengatakan sosialisasi pembangunan PLTN sudah dilakukan sejak 1964, tetapi sampai saat ini tidak pernah terwujud.
Menurut Agus, hal ini tidak terwujud bukan karena persoalan teknis, tetapi lebih banyak pada tataran masalah politik. Karena itu, dia meminta dukungan politis kepada DPD untuk bisa merealisasikan pembangunan PLTN di Indonesia, yang akan dibangun pertama kali di Bengkayang, Kalbar.
“Dari segi politis, kami mohon dukungan. PLTN ini sudah disosialisasikan sejak 1964. Persoalan ini tidak terealisasi bukan karena ranah teknis, tetapi karena ranah politis,” kata Agus.
Staf Ahli Menristekdikti bidang Relevansi dan Produktivitas itu menambahkan pilihan pembangunan pertama jatuh kepada Kalbar.
Dia beralasan salah satunya karena Gubernur Kalbar Sutarmidji sangat intensif dan mendukung, agar provinsi itu bisa melakukan industrialisasi serta mengejar ketertinggal dari daerah lainnya. Terlebih lagi, ujar dia, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar hanya di atas Papua.
“Dengan adanya energi tinggi nanti, pertumbuhan ekonomi bisa dikejar sehingga industrialisasi di Kalbar bisa diwujudkan. Karena itu kami akan lakukan pencanangan di Kalbar,” ujar Agus.
Dia menambahkan dalam membangun PLTN tentu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi untuk mengoperasikan tataran industrinya maupun pembangkit itu sendiri. Menurut dia, pembangunan PLTN harus terintegrasi.
Agus menegaskan, tim kerja sudah melakukan banyak hal, terutama penyiapan dokumen-dokumen maupun pemanggilan vendor.
“Semua vendor di seluruh dunia tertarik membangun ini di Kalbar. Semua vendor kami undang, mereka sangat antusias membangun PLTN pertama di Indonesia, yang dimulai dari Kalbar,” kata Agus.
Oesman Sapta sangat mendukung rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dimulai dari Bengkayang, Kalbar. OSO, biasa dia disapa menyatakan bahwa persoalan pembangunan PLTN ini akan dibawanya saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 nanti.
“Saya sangat mendukung dan saya akan jadikan dalam pidato kenegaraan saya pada 16 Agustus. Saya akan berani memasukkan ini sebagai pertimbangan bangsa kita ke depan,” ujar OSO.
Dia sangat optimistis hal ini akan terwujud. Menurut OSO, sudah saatnya mengubah dan ikut terlibat dalam pembangunan dunia. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber daya listrik untuk masyarakat maupun industri.
Dia menegaskan bahwa listrik sangat erat dengan kehidupan. Listrik memudahkan manusia mencapai kemajuan dalam kehidupan. Industri pun demikian, butuh listrik yang cukup dan murah untuk bisa meningkatkan kuantitas serta kualitas produksi sehingga bisa bersaing dengan negara lain.
“Manusia dan industri tidak dapat dipisahkan. Dua-duanya butuh energi listrik. Jadi, apa yang dilakukan ini sudah tepat. Saya akan ikut serta bersama,” kata senator asal Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, itu.
OSO memahami bahwa persoalan nuklir memang selalu banyak pertimbangan dan selalu digambarkan mengerikan. Negara maju sudah banyak dan berhasil menggunakan tenaga nuklir.
OSO memastikan, risiko penggunaan PLTN sangat kecil sekali. Menurut OSO, dengan PLTN maka listrik akan murah.
“Negara kira industrinya terlambat, maka kita hanya bisa jual raw material. Produk itu membutuhkan bahan bakar. Kalau bahan bakar itu terlalu mahal, maka semi finishing product dan finishing product menjadi mahal dari negara lain,” jelas OSO.
Wakil ketua MPR itu mengatakan bahan bakar yang mahal menyebabkan industri Indonesia sulit bersaing. Karena itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki PLTN. “Negara lain, seperti India, Tiongkok, dan lain-lain sudah menggunakan nuklir. Mereka bisa berkompetisi dengan negara maju dan lainnya. Hasil produknya jauh lebih murah dari negara lain,” katanya.
OSO menyatakan sudah saatnya Indonesia tidak bergantung pada material selling. Indonesia harus punya semi finishing product dan finishing product. Dengan begitu ada nilai yang bisa menjadi ukuran. “Margin value profitnya itu akan terukur. Kalau tidak, kita tidak akan mampu bersaing, dan kita hanya penjual bahan baku,” katanya.
Selain itu, ujar OSO, penting memerhatikan transfer of technology. Menurut dia, kalau ada nilai teknologi maka akan memberikan kesempatan kepada generasi dan anak bangsa. Transfer itu membuat anak bangsa punya skill dan nilai tambah.
“Tentu nilai ekonominya akan meningkat. Kita yang sederhana saja cara berpikirnya. Bahwa sesuai zaman kemajuan dunia, kita harus ikut dengan pemikiran kekinian. Kita serta dan ada di antara mereka,” pungkas OSO.
Share:

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Ditarget Selesai 2022

Pemerintah menjamin pembangunan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan proyek tanggul laut Kota Semarang dengan nilai penjaminan sebesar Rp5,2 triliun oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Ini sesuatu yang sangat baik di mana kita bisa menarik anggaran dari swasta, untuk bisa mengakselerasi pembangunan jalan tol dan tanggul," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (23/9).
Tol Semarang-Demak memiliki panjang 27 kilometer dengan menelan anggaran sekitar Rp15,2 triliun yang ditargetkan selesai tahun 2022.
Menurut dia, penjaminan dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu akan diberikan untuk melindungi dari risiko yang bersifat terminasi dan nonterminasi.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan risiko nonterminasi di antaranya seperti keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan pengembalian dana talangan tanah.
Selain itu, berhubungan juga dengan penyesuaian tarif tol serta risiko politik yang bersifat temporer dan nontemporer.
Sedangkan risiko terminasi, lanjut dia, seperti ada penghentian kerja sama secara tiba-tiba.
"Jadi swasta yang ikut terlibat dalam pembangunan ini hampir semua risiko di-cover pemerintah sehingga mereka bisa fokus untuk ikut membangun dan menyelesaikan infrastruktur tersebut," katanya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek tersebut sempat tertunda karena sekaligus diintegrasikan dengan pembangunan tanggul laut untuk mengatasi rob di Semarang.
Saat ini, lanjut dia, rob sudah dapat diatasi dengan membangun beberapa polder di Semarang bagian timur hingga Terminal Terboyo dan dengan pemasangan pompa air.
Basuki mengharapkan dengan adanya tol tersebut semakin membuat wilayah di Jawa terkoneksi setelah sebelumnya pemerintah meresmikan tol Trans-Jawa dari Merak sampai Pasuruan melewati jalur Selatan yakni Jakarta-Semarang-Solo-Ngawi dan Madiun.
Dengan begitu, lanjut dia, diharapkan semakin menghidupkan geliat ekonomi daerah setempat, apalagi 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditopang dari Jawa.
"Jalan tol kami koneksikan ke kawasan industri, sekarang Nganjuk dan Ngawi sudah mulai ada kawasan industri masing-masing 300 dan 400 hektare, itu harus saya koneksikan," katanya.
Menkeu Sri Mulyani hadir di Auditorium Kementerian PUPR untuk menyaksikan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol Semarang-Demak.

    Share:

    Dinilai Hancurkan Adat, Pembangunan Bandara Bali Utara Ditolak

    BALIHO : Sejumlah masyarakat memasang Baliho Nangun Sat Kerthi Loka Bali di sebelah selatan SMK Bali Mandara. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

    KUBUTAMBAHAN, BALI EXPRESS - Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kubutambahan mendapat penolakan dari sejumlah oknum. Penolakan tersebut ditandai dengan memasang sebuah baliho di perbatasan Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan, dengan Banjar Dinas Bantes Desa Bulian.Baliho yang bergambarkan wajah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali bertuliskan slogan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
    Sedikitnya sekitar 15 oknum masyarakat memasang baliho yang tepat berlokasi di sebelah selatan SMK Bali Mandara. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyatakat Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Made Suwindra mengungkapkan, pemasangan baliho tersebut adalah untuk mengingatkan kembali slogan gubernur dan wakil gubernur Bali dalam upaya pelestarian adat dan budaya Bali.

    Ia menilai, dengan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Kubutambahan, justru dapat menghancurkan pelestarian adat dan budaya di wilayah Kecamatan Kubutambahan, khususnya di Desa Bukti dan Desa Bulian.
    "Jangan sampai slogan Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu menjadi anomali. Satu sisi ingin melestarikan adat budaya, namun disisi lain dengan pembangunan bandara ini, justru menyengsarakan masyarakat, karena ada beberapa situs pura yang akan digusur. Jika sudah dibangun, praktis kami juga harus meninggalkan rumah kami. Ironisnya lagi, bila bandara sudah dibangun,  pekerjanya justru dari luar," jelasnya.
    Sejauh ini, pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mendiskusikan rencana pembangunan bandara ini kepada masyarakat. Namun hanya melalui Klian Adat Desa Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea.
    Pihaknya pun tak menampik, bahwa masyarakat selama ini kebanyakan diam. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena bahasa yang ada dalam struktural pemerintahan itu tidak real seperti apa yang menjadi harapan di masyarakat.
    “Diam itu bukan berati menerima. Namun karena keterbatasan untuk menyampaikan. Sehingga dengan aksi ini kami ingin mengingatkan kembali, jangan sampai pola lama asal bapak senang itu dianggap masyarakat yang diam ini berarti mengatakan setuju," jelasnya.
    Pihaknya sangat setuju bila bandara dibangun di wilayah Buleleng. Namun ia berharap agar pemerintah dapat melakukan kajian lebih dalam, terkait adat dan budaya yang ada di wilayah Desa Bukti dan Desa Bulian yang masuk dalam wilayah Desa Adat Yeh Sanih.
    Terlebih, di Bukti memiliki tradisi Penyepian Adat, khusus di Yeh Sanih. Kearifan lokal itulah, sebut Suwindra, yang perlu dikaji lebih mendalam. “Tidak cukup hanya melihat satu atau dua desa ini memiliki lahan yang luas untuk dibangun bandara. Tapi juga perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap kerarifan lokalnya. Mungkin Desa Adat Kubutambahan punya banyak lahan. Kalau lahannya cukup, ya sudah dibangun di sana. Jangan dilakukan di wilayah Desa Bulian dan Desa Bukti," tegasnya.
    Di tempat terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang ditemui langsung seusai membuka event Lovina Festival, Jumat malam, mengundang oknum masyarakat yang menolak pembangunan bandara tersebut untuk berdiskusi secara langsung di kantor Bupati Buleleng. Menurutnya, sudah tidak zamannya lagi berbicara di luar forum, sehingga menjadi isu liar yang tak jelas ujung pangkalnya.
    “Buleleng zaman terbuka. Kami mengundang secara terbuka untuk berdiskusi di kantor Bupati Buleleng. Jangan berbicara di luar, berbicara di medsos. Silahkan datang, kami tunggu di kantor,” singkat Suradnyana.
    Share:

    Pembangunan Tol Jakarta - Cikampek 2 Dimulai Tahun Ini


    Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan alias Japek 2 akan dimulai tahun ini. Jalan tol yang membentang di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang ada saat ini diharapkan bisa mengurangi beban ratusan ribu kendaraan saat arus mudik setiap tahunnya.
    Jalan Tol Japek II Selatan membentang sepanjang 62 Kilometer. Terdiri atas 3 seksi, yakni seksi 1 mulai dari Jati Asih menuju Setu sepanjang 9,3 Kilometer, Seksi 2 dari Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 Kilometer, serta Seksi 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 Kilometer
    PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), pengelola proyek mempercepat tahapan pelaksanaan pembangunan jalan tol tersebut dengan menggelar musyawarah bersama warga terdampak guna membahas ganti rugi akibat pembangunan jalan tol.
    Musyawarah tersebut berlangsung pada tanggal 18-19 Juni 2019 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini, pengadaan tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Japek II Selatan sudah memasuki tahap pelaksanaan sebanyak 177 bidang dari 288 bidang. Dengan rincian 104 bidang di Desa Mulyamekar dan 73 bidang di Desa Cigelam.
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta Nurbaiti mengungkapkan, pada tahapan musyawarah ini masyarakat menyambut positif. 90 persen telah menyetujui untuk menerima ganti rugi dalam bentuk uang tunai.

    ”Sebagian warga yang tidak bisa hadir telah dikonfirmasi oleh masing-masing Kepala Desa untuk menandatangani hasil musyawarah, sehingga proses Uang Ganti Rugi (UGR) terus berjalan,” kata Nurbaiti (20/6). Ia menargetkan pada akhir Juni 2019, masyarakat telah menerima UGR sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.
    Seiring proses UGR, pembangunan konstruksi Jalan Tol Japek II Selatan telah berlangsung sejak Mei lalu. Direktur Utama PT JJS Dedi Krisnariawan Sunoto menyatakan, Pengerjaan konstruksi sudah dilakukan sejak bulan Mei 2019.
    Dedi mengatakan, sekitar 45 persen lahan adalah milik Pemerintah yang terdiri dari lahan yang dikelola Jasa Marga, lahan milik Kementerian PUPR yang sudah mendapat izin pakainya, dan lahan Perhutani yang diharapkan segera mendapat izin pakainya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
    Pengadaan lahan di luar 45 tersebut kini memasuki proses musyawarah. Menurut rencana, UGR bisa mulai dibayarkan pada akhir bulan Juni 2019. ”Kita targetkan penyelesaian untuk pembebasan lahan sampai dengan tahun 2020,” ungkap Dedi.
    Dedi meneruskan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah pembebasan lahan. Sehingga menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
    Dedi mengakui pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah pembebasan lahan bagi keperluan proyek sehingga pembangunan Jalan Tol Japek Selatan II dapat selesai sesuai target yaitu pada tahun 2021. 

    Share:

    Tekan Kemiskinan, Pemkab Bangun Ratusan Infrastruktur lewat Dana Desa

    PEDULI PENDIDIKAN: Bupati Grobogan Sri Sumarni memberi bantuan beasiswa kepada beberapa siswa secara simbolis di sela-sela program Sambang Desa di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

    GROBOGAN, Radar Kudus – Berkat adanya dana desa, angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan. Tak hanya itu, ratusan infrastruktur juga telah terbangun di desa-desa.
    Bupati Grobogan Sri Sumarni mengungkapkan, dana desa tahun ini meningkat Rp 41 miliar. Pada 2018, dana dari pemerintah pusat itu senilai Rp 248 miliar. Kemudian tahun ini menjadi Rp 289 miliar.
    ”Sampai dengan 2018, dana desa telah terealisasi untuk membangun 254 kilometer jalan desa yang sebagian besar konstruksi beton, 679 jembatan, 14 pasar desa, dan berbagai infrastruktur desa lainnya. Seperti embung, sumur, MCK, sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, dan usaha ekonomi produktif lainnya,” ungkap bupati dalam acara Sambang Desa di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan.

    Pemerintah Desa melalui APBDes juga sudah banyak mengembangkan objek wisata atau destinasi pariwisata lokal. Seperti Bale Cingkrong, Tanjung Waterpark, dan Wisata Banjarejo. Destinasi wisata lokal ini bisa memberikan motivasi untuk desa-desa lain di Kabupaten Grobogan, untuk mengembangkan pariwisata.
    Adanya program dana desa juga membantu dalam penurunan angkat kemiskinan di Kabupaten Grobogan. Dari data BPS tahun 2018 angka kemiskinan turun menjadi 12,7 persen dari 13,27 persen tahun 2017 lalu. Hal itu, bisa tercapai karena adanya Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
    ”Dari Pemkab Grobogan kerja sama dengan Kodim 0717/Purwodadi untuk pelaksanaan TMMD dengan anggaran kurang lebih Rp 4,4 miliar,” ujarnya.
    Share:

    Proyeksi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi dan Maluku


    Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan “Refleksi dan Proyeksi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi dan Maluku”, di Jakarta Convention Center.
    Kegiatan ini diharapkan bisa menggambarkan korelasi antara kondisi dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan serta tantangan dan hambatan yang di hadapi daerah dalam terkait kewenangan yang diberikan kepada daerah.
    Pelaksanaan agenda ini juga dimaksudkan sebagai refleksi dari peran kelembagaan KLHK (P3E dan UPT KLHK) di daerah dalam membantu daerah menjalankan amanat peraturan perundang undangan serta dalam menyelesaikan permasalahan, hambatan dan tantangan yang di hadapi. 

    Kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia ini dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari pimpinan daerah se-Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Jajaran Setjen (Biro dan 6 P3E se Indonesia), Perwakilan dari Itjen dan Ditjen lingkup KLHK dan Unit Pelaksana Teknis KLHK se-Ekoregion Sulawesi dan Maluku.
    Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanti, dengan narasumber Kepala P3E Sulawesi dan Maluku Darhamsyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai representasi pemerintah Provinsi, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo sebagai representasi Pemerintah Kabupaten, Sekretaris Kota Ambon Antoni Gustaf Latuheru sebagai representasi Pemerintah Kota, dan Kasubdit Kehutanan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pembangunan Daerah I Ditjen Bangda Kemendagri Royadi.

    Kegiatan dipandu oleh Asri Welas (artis – penyiar radio Delta FM), dalam bentuk talk show, diawali dengan pemaparan dari Kemendagri tentang Implementasi Kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian di lanjutkan pemaparan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Kota Ambon dan Bupati Gorontalo tentang Ekspektasi PemerintSelanjutnya diskusi dan penyampaian situasi dan kondisi serta hambatan dan tantangan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah, dikaitkan dengan kebijakan pusat oleh beberapa bupati/wakil bupati.
    Banyak point penting yang telah dihasilkan dari pertemuan tersebut, beberapa di antaranya adalah:
    1. Dibutuhkan harmonisasi regulasi pada tingkat kementerian sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung.
    2. Kebijakan di bidang pertanian yang mendorong pencetakan sawah baru (ekstensifikasi) sebaiknya dipertimbangkan kembali, diusulkan agar mempertimbangkan dan mendorong produksi komoditas unggulan yang kurang mendapat prioritas.
    3. Daerah membutuhkan pendampingan dalam penyusunan beberapa kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23/2014.
    4. Dibutuhkan penguatan kelembagaan P3E dalam melakukan pendampingan, serta diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai simpul negosiasi dan koordinasi.
    5. Perlu dilakukan review terhadap UU 23/2014 terkait kewenangan pengelolaan hutan. Kiranya pengelolaannya di kembalikan menjadi urusan daerah kabupaten/kota, mengingat saat ini dengan kewenangan pengelolaan berada di provinsi, rentang kendali menjadi jauh. Selain itu, kondisi pengawasan yang kurang optimal karena keterbatasan sumberdaya, kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan eksploitasi tanpa ijin yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. 
    6. Diharapkan dalam melakukan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, agar Ditjen terkait Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta Penegakan Hukum dapat mengkoordinasikan kegiatannya dengan Pemerintah Daerah agar terdapat sinkronisasi dengan program pembangunan di daerah.ah Daerah Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah, serta dilanjutkan dengan Kepala P3E Sulawesi Maluku tentang Refleksi dan Proyeksi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku.

    Share:

    Pembangunan Tahap 1 Marina Bay Labuan Bajo Selesai Juli 2020


    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengatakan pembangunan proyek kawasan terpadu Marina Bay tahap 1 saat ini telah mencapai finalisasi. Diharapkan, pembangunan tahap 1 Marina Bay Labuan Bajo selesai Juli 2020.
    Hal tersebut diungkapkan Menteri Rini saat meninjau pembangunan Marina Bay Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, Senin (9/9/2019).
    Rini menjelaskan, pembangunan Marina Bay Labuan Bajo ini diharapkan dapat mendorong konektivitas di Tanah Air. Selain itu, Marina Bay Labuan Bajo ini juga mendorong pariwisata nasional, khususnya NTT. Pembangunan tahap 1 Marina Bay Labuan Bajo meliputi area komersial, marina, hotel dan pelabuhan kapal ferry.

      “Kami terus mendorong BUMN untuk mendukung konektivitas di segala sektor. Salah satunya di sektor kelautan. Pelabuhan Marina ini akan mendukung pariwisata tanah air. ASDP telah menyiapkan tempat parkir Yacht jika wisatawan ingin berlibur ke Labuan Bajo,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2019).

      Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia (Persero) Ira Puspadewi mengatakan ada dua tahap pembangunan kawasan terpadu ASDP. Untuk pembangunan tahap kedua meliputi ‘beach club’ dan sebagian hotel itu baru akan dimulai pada 2021.



      Hotel

      Saat ini, hotel di kawasan terpadu ASDP Labuan Bajo baru dioperasikan 105 kamar. Targetnya, seluruh 147 kamar dapat beroperasi pada Desember 2019. Ira menambahkan area pantai di kawasan terpadu ASDP merupakan area terbuka untuk umum.

      "Untuk hotel tahap pertama sendiri pada awal Oktober 2019 nanti sudah bisa digunakan, lalu area komersial sebagian tenantnya belum terisi tetapi tahun depan sudah pasti terisi semuanya," kata Ira.

      Menurutnya, pembangunan kawasan terpadu ASDP di Labuan Bajo sendiri merupakan salah satu langkah ASDP dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang masuk dalam 10 kawasan destinasi wisata nasional.

      Untuk pembangunan proyek kawasan terpadu ini, ASDP menggandeng PT Pembangunan Perumahan (Persero). Sedangkan, untuk pengoperasian hotel akan diserahkan PT Hotel Indonesia Natour (Persero).

      Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


      Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4058631/pembangunan-tahap-1-marina-bay-labuan-bajo-selesai-juli-2020?source=search
      Share:

      Pembangunan Trotoar Akhiri Proyek Jalan Nasional Kalinyamatan-Lebuawu

      DIKEBUT: Para pekerja peningkatan jalan nasional Jepara memasang paving untuk pembuatan trotoar di sepanjang jalan nasional ruas Lebuawu, Pecangaan. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)


      PECANGAAN, Radar Kudus - Peningkatan jalan nasional di Kota Ukir memasuki tahap akhir. Pekabaran dan penambahan lapisan aspal telah rampung. Saat ini sedang menyelesaikan pekerjaan pembuatan trotoar.
      Tiga pekerja bertugas memasang paving trotoar. Balok-balok paving disusun rapi oleh pekerja sambil memukulkan palu khusus ketika sedang memasang. Sementara tiga pekerja lain bertugas mengangkut pasir dan memindah paving dari tempat penimbunan ke lokasi pembangunan.
      Pekerjaan ini bagian dari tahap akhir peningkatan jalan sepanjang satu kilometer di Kalinyamatan-Lebuawu. Trotoar pada bagian kanan jalan jika dari arah Kudus sudah rampung. Sementara pekerja masih menyelesaikan 50 meter trotoar di sisi kiri jalan.

      Masih ada seratus meter lagi baik di kanan dan kiri jalan nasional yang belum dikerjakan. Matrial paving, pasir dan beton sudah ada di titik pembangunan. Namun pengerjaannya masih menunggu titik lain yang masih dalam pengerjaan.
      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2 Bina Marga Jalan Nasional Provinsi Jateng, Kementerian PUPR Januar Fajar Rinaldhi mengatakan target pembangunan selesai bulan depan. Sedangkan kontrak kerja berkahir pada Desember mendatang.
      “Jika lebih cepat selesai. Sisa waktu kontrak kerja difokuskan pada perawatan dan pemeliharaan jalan,” katanya.
      Pihaknya bertanggung jawab pemeliharaan rutin, pelebaran, dan rehabilitasi jalan nasional mulai Kaligawe hingga Mulyoharjo. Kontrak pemeliharaan dan rehab jalan mulai Kaligawe-Demak- perbatasan Kudus – Jepara menghabiskan anggara anggaran Rp 34 miliar.

      Sumber : https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/09/11/155246/pembangunan-trotoar-akhiri-proyek-jalan-nasional-kalinyamatan-lebuawu
      Share:

      Pembangunan Jakarta International Stadium Dilanjutkan Kembali




      Anak-anak bermain di lokasi proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) atau Stadion BMW di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (7/9/2019). Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro kembali melanjutkan pembangunan stadion tersebut yang sebelumnya sempat tertunda karena kalah dalam gugatan sengketa lahan dengan PT Buana Permata Hijau dan pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2021 yang dibiayai melalui Penyertaan Modal Daerah DKI Jakarta senilai Rp4,083 triliun. 

      Sumber : https://www.jawapos.com/photo/pembangunan-jakarta-international-stadium-dilanjutkan-kembali/
      Share:

      Recent Posts