Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan pembangunan permukiman di kota Batam, Kepri, ke depan akan vertikal. Alasannya lahan di Batam memang terbatas namun jumlah penduduk terus meningkat.
BP sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk membangun sejumlah hunian vertikal. "kami mau bangun beberapa hunian vertikal. Tapi belum cocok data saja dengan Kemenpupera," kata Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam, Cahyo Prionggo, Sabtu (3/8).
Untuk Batam, pembangunan rumah tapak sudah tidak bisa dilakukan lagi. Apalagi jumlahnya sudah mencapai 28 persen
dari keseluruhan lahan di Batam, jauh lebih banyak dari lahan industri yang malah stagnan di angka 16 persen.
dari keseluruhan lahan di Batam, jauh lebih banyak dari lahan industri yang malah stagnan di angka 16 persen.
"Bangun rumah tak bisa lagi. Makanya yang bisa dibangun hanya rumah susun. Nanti skemanya bisa pake cicilan atau
opsi lainnya," jelasnya lagi.
Pembangunan rumah susun sangat ideal dengan pertumbuhan penduduk Batam yang diatas rata-rata nasional. Selain itu
juga diperlukan untuk mengatasi persoalan rumah liar (ruli).
juga diperlukan untuk mengatasi persoalan rumah liar (ruli).
Banyaknya ruli di Batam saat ini dapat mengganggu sanitasi dan merusak tata kota Batam. "Tapi pemukiman itu tak boleh dibangun sembarang tempat. Pembangunannya harus sesuai rencana tata ruang Batam," paparnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan kebutuhan rumah di
Batam masih sangat tinggi. Apalagi masih banyak masyarakat Batam yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang tidak memiliki rumah.
Batam masih sangat tinggi. Apalagi masih banyak masyarakat Batam yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang tidak memiliki rumah.
"Saya tak punya hitungan valid. Tapi di Batam ada angkatan kerja sekitar 300 hingga 400 ribu. Dan 70 persen di antaranya memiliki gaji dibawah Rp 4 juta," jelasnya.
Banyak diantara mereka yang tidak punya rumah dan tinggal di ruli. Sedangkan untuk menyewa rusun, tarifnya bisa mencapai Rp 2,5 juta perbulan."Kalau tak dibantu sediakan rumah, siapa lagi yang mau menyediakan," katanya.
