Pembangunan RSUD Soreang Menelan Anggaran Rp 324 Miliar

Pembangunan RSUD Soreang di Jalan Gading, Kabupaten Bandung. Foto: Humas Pemkab Bandung/Antara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menargetkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang selesai November 2020.
Pembangunan RSUD baru dikerjakan sebulan lalu dan saat ini progresnya hampir dua persen. "Terdapat percepatan sebesar 0,69 persen dari target pengerjaan saat ini. Mudah-mudahan rampung pada November 2020," kata Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan.
Ia mengatakan, pembangunan fasilitas kesehatan senilai Rp 324 miliar tersebut sudah lama direncanakan dan disiapkan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Selain itu, kata dia, tim manajer konstruksi menyatakan sampai akhir tahun 2019, proses pengerjaan ditargetkan mencapai 34 persen. Pada Desember mendatang, menurutnya rangka dan struktur bangunan sudah bisa terlihat.
"Masyarakat dapat mengawasi langsung secara kasat mata, andai targetnya tidak tercapai," kata dia.
Sementara itu, salah seorang manajer konstruksi RSUD Soreang Jack Narsio mengatakan, pada jadwal yang telah ditetapkan tanggal 30 Desember 2019 ini rangka bangunan ditargetkan selesai.
“Saat ini dilakukan pengerjaan untuk Gedung B, dimana tiang pancangnya kami kerjakan dengan kedalaman berkisar 24 meter. Total pekerja mencapai 63 personil, dan akan terus kami tambah sesuai kebutuhan pengerjaan,” kata Jack.

Share:

KBM TNI Bangun Infrastruktur di Daerah Perbatasan


PENUTUPAN KBM: Bupati Grobogan Sri Sumarni menutup KBM Tahap VIII di Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati kemarin. (INTAN M SABRINA/RADAR KUDUS)

GROBOGAN, Radar Kudus – Peran Karya Bhakti Mandiri (KBM) cukup membantu warga yang berada di daerah perbatasan. Salah satunya Desa Panimbo, Kecamatan Kedungjati yang menjadi sasaran KBM kali ini. Sebab, melalui berbagai sasaran fisik yang diberikan, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya.
Sasaran fisik yang dikerjakan selama 30 hari diantaranya, pengecoran jalan sepanjang 400 x 2,5 meter, rehab pos kamling satu unit, musala satu unit, hingga pembuatan 10 unit jambanisasi yang disebar ke masyarakat yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Sedangkan sasaran nonfisik berupa penyelenggaraan pasar murah, bela negara dan wawasan kebangsaan (wasbang), penyuluhan kamtibmas, narkoba, pam swakarsa, undang- undang lalin, kesehatan lingkungan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta penyuluhan keluarga berencana (KB).
”Melihat hasil yang dikerjakan TNI dan masyarakat ini, ke depan alokasi untuk pelaksanaan KBM akan ditingkatkan lagi ketimbang alokasi yang sekarang. Saya juga berharap, sarana infrastruktur yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dirawat dengan baik,” ungkap Bupati Grobogan Sri Sumarni.
Dandim 0717/Purwodadi Letkol Inf Asman Mokoginta mengapresiasi Pemkab Grobogan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kodim untuk membantu memudahkan pelaksanaan salah satu bakti TNI, dalam mensejahterakan masyarakat dalam bentuk KBM ini.
”Melalui KBM, kami bisa semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan, potensi yang ada di pedesaan bisa turut dikembangkan karena sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana ini. Tak hanya itu, adanya KBM membantu pemkab dalam mempercepat pembangunan di desa-desa,” ujarnya.

Share:

Lahan Makin Sempit, Pembangunan Permukiman di Batam akan Vertikal

Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan pembangunan permukiman di kota Batam, Kepri, ke depan akan vertikal. Alasannya lahan di Batam memang terbatas namun jumlah penduduk terus meningkat.
BP sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk membangun sejumlah hunian vertikal. "kami mau bangun beberapa hunian vertikal. Tapi belum cocok data saja dengan Kemenpupera," kata Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam, Cahyo Prionggo, Sabtu (3/8).
Untuk Batam, pembangunan rumah tapak sudah tidak bisa dilakukan lagi. Apalagi jumlahnya sudah mencapai 28 persen
dari keseluruhan lahan di Batam, jauh lebih banyak dari lahan industri yang malah stagnan di angka 16 persen.
"Bangun rumah tak bisa lagi. Makanya yang bisa dibangun hanya rumah susun. Nanti skemanya bisa pake cicilan atau
opsi lainnya," jelasnya lagi.
Pembangunan rumah susun sangat ideal dengan pertumbuhan penduduk Batam yang diatas rata-rata nasional. Selain itu
juga diperlukan untuk mengatasi persoalan rumah liar (ruli).
Banyaknya ruli di Batam saat ini dapat mengganggu sanitasi dan merusak tata kota Batam. "Tapi pemukiman itu tak boleh dibangun sembarang tempat. Pembangunannya harus sesuai rencana tata ruang Batam," paparnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan kebutuhan rumah di
Batam masih sangat tinggi. Apalagi masih banyak masyarakat Batam yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang tidak memiliki rumah.
"Saya tak punya hitungan valid. Tapi di Batam ada angkatan kerja sekitar 300 hingga 400 ribu. Dan 70 persen di antaranya memiliki gaji dibawah Rp 4 juta," jelasnya.
Banyak diantara mereka yang tidak punya rumah dan tinggal di ruli. Sedangkan untuk menyewa rusun, tarifnya bisa mencapai Rp 2,5 juta perbulan."Kalau tak dibantu sediakan rumah, siapa lagi yang mau menyediakan," katanya.

Share:

PGN Siapkan Infrastruktur Gas Dukung Pengembangan Industri Petrokimia

“Selama lebih dari setengah abad, kami melakukan berbagai inisiatif agar gas bumi dapat dinikmati oleh lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat. Sektor Petrokimia sebagai salah satu usaha strategis, termasuk salah satu prioritas pelayanan PGN,” jelas Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso pada Kegiatan Pembukaan Hilir Migas Expo 2019 di Jakarta (27/9).
Berbagai infrastruktur telah dibangun PGN untuk menjawab tantangan akses gas bumi dan sesuai dengan wilayah goegrafis kepulauan di Indonesia, meliputi fasilitas terminal dan regasifikasi LNG, pipa transmisi, jaringan distribusi gas bumi, dan SPBG yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Gigih menambahkan, PGN juga terus mengembangkan infrastruktur distribusi baru di beberapa daerah yang mulai tumbuh sektor industrinya. Misalnya di wilayah Kendal, Semarang dan Ungaran. Pasokan gas ke wilayah Jawa Tengah ini akan berasal dari Blok Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk mengirimkan gas dari blok tersebut, PGN melalui anak usahanya Pertagas, sedang dalam penyelesaian pipa transmisi sepanjang 267 km dari Gresik-Semarang.
“Kami percaya bahwa pemanfaatan gas bumi akan mendorong daya saing sektor industri kita. Karena itulah pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi komitmen PGN dalam jangka panjang,” tambahnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bambang Brodjonegoro pada kesempatan yang sama mengatakan, pada saat ini gas bumi telah menjadi aset strategis untuk mendorong produksi dan menguatkan kebangkitan sektor manufaktur.
Sesuai materi yang disampaikan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai pengembangan infrastruktur harus berdampak langsung terhadap pengembangan wilayah dan meningkatkan nilai tambah. Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat pengembangan wilayah ekonomi baru melalui pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
“Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas. Tapi harus menjadi alat produksi yang memperkuat sektor industri dan perekonomian nasional,” imbuh Bambang.
Share:

OSO Dukung Rencana Pembangunan PLTN di Kalbar

Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Komersialisasinya beraudiensi dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di gedung parlemen, Jakarta, Senin (13/8).
Mereka meminta dukungan rencana pembangunan Taman Iptek di Kawasan Industri, di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar).
Ketua Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe PLTN dan Komersialisasinya, Prof Agus Puji Prasetyono mengatakan sosialisasi pembangunan PLTN sudah dilakukan sejak 1964, tetapi sampai saat ini tidak pernah terwujud.
Menurut Agus, hal ini tidak terwujud bukan karena persoalan teknis, tetapi lebih banyak pada tataran masalah politik. Karena itu, dia meminta dukungan politis kepada DPD untuk bisa merealisasikan pembangunan PLTN di Indonesia, yang akan dibangun pertama kali di Bengkayang, Kalbar.
“Dari segi politis, kami mohon dukungan. PLTN ini sudah disosialisasikan sejak 1964. Persoalan ini tidak terealisasi bukan karena ranah teknis, tetapi karena ranah politis,” kata Agus.
Staf Ahli Menristekdikti bidang Relevansi dan Produktivitas itu menambahkan pilihan pembangunan pertama jatuh kepada Kalbar.
Dia beralasan salah satunya karena Gubernur Kalbar Sutarmidji sangat intensif dan mendukung, agar provinsi itu bisa melakukan industrialisasi serta mengejar ketertinggal dari daerah lainnya. Terlebih lagi, ujar dia, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar hanya di atas Papua.
“Dengan adanya energi tinggi nanti, pertumbuhan ekonomi bisa dikejar sehingga industrialisasi di Kalbar bisa diwujudkan. Karena itu kami akan lakukan pencanangan di Kalbar,” ujar Agus.
Dia menambahkan dalam membangun PLTN tentu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi untuk mengoperasikan tataran industrinya maupun pembangkit itu sendiri. Menurut dia, pembangunan PLTN harus terintegrasi.
Agus menegaskan, tim kerja sudah melakukan banyak hal, terutama penyiapan dokumen-dokumen maupun pemanggilan vendor.
“Semua vendor di seluruh dunia tertarik membangun ini di Kalbar. Semua vendor kami undang, mereka sangat antusias membangun PLTN pertama di Indonesia, yang dimulai dari Kalbar,” kata Agus.
Oesman Sapta sangat mendukung rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dimulai dari Bengkayang, Kalbar. OSO, biasa dia disapa menyatakan bahwa persoalan pembangunan PLTN ini akan dibawanya saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 nanti.
“Saya sangat mendukung dan saya akan jadikan dalam pidato kenegaraan saya pada 16 Agustus. Saya akan berani memasukkan ini sebagai pertimbangan bangsa kita ke depan,” ujar OSO.
Dia sangat optimistis hal ini akan terwujud. Menurut OSO, sudah saatnya mengubah dan ikut terlibat dalam pembangunan dunia. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber daya listrik untuk masyarakat maupun industri.
Dia menegaskan bahwa listrik sangat erat dengan kehidupan. Listrik memudahkan manusia mencapai kemajuan dalam kehidupan. Industri pun demikian, butuh listrik yang cukup dan murah untuk bisa meningkatkan kuantitas serta kualitas produksi sehingga bisa bersaing dengan negara lain.
“Manusia dan industri tidak dapat dipisahkan. Dua-duanya butuh energi listrik. Jadi, apa yang dilakukan ini sudah tepat. Saya akan ikut serta bersama,” kata senator asal Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, itu.
OSO memahami bahwa persoalan nuklir memang selalu banyak pertimbangan dan selalu digambarkan mengerikan. Negara maju sudah banyak dan berhasil menggunakan tenaga nuklir.
OSO memastikan, risiko penggunaan PLTN sangat kecil sekali. Menurut OSO, dengan PLTN maka listrik akan murah.
“Negara kira industrinya terlambat, maka kita hanya bisa jual raw material. Produk itu membutuhkan bahan bakar. Kalau bahan bakar itu terlalu mahal, maka semi finishing product dan finishing product menjadi mahal dari negara lain,” jelas OSO.
Wakil ketua MPR itu mengatakan bahan bakar yang mahal menyebabkan industri Indonesia sulit bersaing. Karena itu, sudah seharusnya Indonesia memiliki PLTN. “Negara lain, seperti India, Tiongkok, dan lain-lain sudah menggunakan nuklir. Mereka bisa berkompetisi dengan negara maju dan lainnya. Hasil produknya jauh lebih murah dari negara lain,” katanya.
OSO menyatakan sudah saatnya Indonesia tidak bergantung pada material selling. Indonesia harus punya semi finishing product dan finishing product. Dengan begitu ada nilai yang bisa menjadi ukuran. “Margin value profitnya itu akan terukur. Kalau tidak, kita tidak akan mampu bersaing, dan kita hanya penjual bahan baku,” katanya.
Selain itu, ujar OSO, penting memerhatikan transfer of technology. Menurut dia, kalau ada nilai teknologi maka akan memberikan kesempatan kepada generasi dan anak bangsa. Transfer itu membuat anak bangsa punya skill dan nilai tambah.
“Tentu nilai ekonominya akan meningkat. Kita yang sederhana saja cara berpikirnya. Bahwa sesuai zaman kemajuan dunia, kita harus ikut dengan pemikiran kekinian. Kita serta dan ada di antara mereka,” pungkas OSO.
Share:

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Ditarget Selesai 2022

Pemerintah menjamin pembangunan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan proyek tanggul laut Kota Semarang dengan nilai penjaminan sebesar Rp5,2 triliun oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Ini sesuatu yang sangat baik di mana kita bisa menarik anggaran dari swasta, untuk bisa mengakselerasi pembangunan jalan tol dan tanggul," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (23/9).
Tol Semarang-Demak memiliki panjang 27 kilometer dengan menelan anggaran sekitar Rp15,2 triliun yang ditargetkan selesai tahun 2022.
Menurut dia, penjaminan dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu akan diberikan untuk melindungi dari risiko yang bersifat terminasi dan nonterminasi.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan risiko nonterminasi di antaranya seperti keterlambatan pengadaan tanah atau keterlambatan pengembalian dana talangan tanah.
Selain itu, berhubungan juga dengan penyesuaian tarif tol serta risiko politik yang bersifat temporer dan nontemporer.
Sedangkan risiko terminasi, lanjut dia, seperti ada penghentian kerja sama secara tiba-tiba.
"Jadi swasta yang ikut terlibat dalam pembangunan ini hampir semua risiko di-cover pemerintah sehingga mereka bisa fokus untuk ikut membangun dan menyelesaikan infrastruktur tersebut," katanya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek tersebut sempat tertunda karena sekaligus diintegrasikan dengan pembangunan tanggul laut untuk mengatasi rob di Semarang.
Saat ini, lanjut dia, rob sudah dapat diatasi dengan membangun beberapa polder di Semarang bagian timur hingga Terminal Terboyo dan dengan pemasangan pompa air.
Basuki mengharapkan dengan adanya tol tersebut semakin membuat wilayah di Jawa terkoneksi setelah sebelumnya pemerintah meresmikan tol Trans-Jawa dari Merak sampai Pasuruan melewati jalur Selatan yakni Jakarta-Semarang-Solo-Ngawi dan Madiun.
Dengan begitu, lanjut dia, diharapkan semakin menghidupkan geliat ekonomi daerah setempat, apalagi 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditopang dari Jawa.
"Jalan tol kami koneksikan ke kawasan industri, sekarang Nganjuk dan Ngawi sudah mulai ada kawasan industri masing-masing 300 dan 400 hektare, itu harus saya koneksikan," katanya.
Menkeu Sri Mulyani hadir di Auditorium Kementerian PUPR untuk menyaksikan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol Semarang-Demak.

    Share:

    Dinilai Hancurkan Adat, Pembangunan Bandara Bali Utara Ditolak

    BALIHO : Sejumlah masyarakat memasang Baliho Nangun Sat Kerthi Loka Bali di sebelah selatan SMK Bali Mandara. (I PUTU MARDIKA/BALI EXPRESS)

    KUBUTAMBAHAN, BALI EXPRESS - Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kubutambahan mendapat penolakan dari sejumlah oknum. Penolakan tersebut ditandai dengan memasang sebuah baliho di perbatasan Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan, dengan Banjar Dinas Bantes Desa Bulian.Baliho yang bergambarkan wajah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali bertuliskan slogan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
    Sedikitnya sekitar 15 oknum masyarakat memasang baliho yang tepat berlokasi di sebelah selatan SMK Bali Mandara. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyatakat Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Made Suwindra mengungkapkan, pemasangan baliho tersebut adalah untuk mengingatkan kembali slogan gubernur dan wakil gubernur Bali dalam upaya pelestarian adat dan budaya Bali.

    Ia menilai, dengan dibangunnya bandara di wilayah Kecamatan Kubutambahan, justru dapat menghancurkan pelestarian adat dan budaya di wilayah Kecamatan Kubutambahan, khususnya di Desa Bukti dan Desa Bulian.
    "Jangan sampai slogan Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu menjadi anomali. Satu sisi ingin melestarikan adat budaya, namun disisi lain dengan pembangunan bandara ini, justru menyengsarakan masyarakat, karena ada beberapa situs pura yang akan digusur. Jika sudah dibangun, praktis kami juga harus meninggalkan rumah kami. Ironisnya lagi, bila bandara sudah dibangun,  pekerjanya justru dari luar," jelasnya.
    Sejauh ini, pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mendiskusikan rencana pembangunan bandara ini kepada masyarakat. Namun hanya melalui Klian Adat Desa Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea.
    Pihaknya pun tak menampik, bahwa masyarakat selama ini kebanyakan diam. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena bahasa yang ada dalam struktural pemerintahan itu tidak real seperti apa yang menjadi harapan di masyarakat.
    “Diam itu bukan berati menerima. Namun karena keterbatasan untuk menyampaikan. Sehingga dengan aksi ini kami ingin mengingatkan kembali, jangan sampai pola lama asal bapak senang itu dianggap masyarakat yang diam ini berarti mengatakan setuju," jelasnya.
    Pihaknya sangat setuju bila bandara dibangun di wilayah Buleleng. Namun ia berharap agar pemerintah dapat melakukan kajian lebih dalam, terkait adat dan budaya yang ada di wilayah Desa Bukti dan Desa Bulian yang masuk dalam wilayah Desa Adat Yeh Sanih.
    Terlebih, di Bukti memiliki tradisi Penyepian Adat, khusus di Yeh Sanih. Kearifan lokal itulah, sebut Suwindra, yang perlu dikaji lebih mendalam. “Tidak cukup hanya melihat satu atau dua desa ini memiliki lahan yang luas untuk dibangun bandara. Tapi juga perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap kerarifan lokalnya. Mungkin Desa Adat Kubutambahan punya banyak lahan. Kalau lahannya cukup, ya sudah dibangun di sana. Jangan dilakukan di wilayah Desa Bulian dan Desa Bukti," tegasnya.
    Di tempat terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang ditemui langsung seusai membuka event Lovina Festival, Jumat malam, mengundang oknum masyarakat yang menolak pembangunan bandara tersebut untuk berdiskusi secara langsung di kantor Bupati Buleleng. Menurutnya, sudah tidak zamannya lagi berbicara di luar forum, sehingga menjadi isu liar yang tak jelas ujung pangkalnya.
    “Buleleng zaman terbuka. Kami mengundang secara terbuka untuk berdiskusi di kantor Bupati Buleleng. Jangan berbicara di luar, berbicara di medsos. Silahkan datang, kami tunggu di kantor,” singkat Suradnyana.
    Share:

    Recent Posts